BBI, JAKARTA | Mahasiswa bersama buruh, petani, dan kelompok masyarakat sipil bersiap menyuarakan tuntutan kepada pemerintah melalui aksi demonstrasi di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Rabu, 28 Oktober 2026.
Aksi yang dijadwalkan mulai pukul 14.00 WIB itu juga menjadi momentum untuk mengonsolidasikan berbagai keresahan publik.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menjadi salah satu penggerak aksi yang dikemas dalam gerakan #IndonesiaSadar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Mereka ingin menjadikan demonstrasi tersebut sebagai ruang bersama bagi berbagai lapisan masyarakat, bukan sekadar panggung penyampaian aspirasi mahasiswa.
Kepala Departemen Kajian Strategis BEM UI 2026, Namora Siahaan, menegaskan keterlibatan masyarakat luas menjadi salah satu tujuan utama gerakan tersebut.
“Pelaksanaan aksi di tanggal 28 di Bundaran HI nanti, itu tidak hanya menjadi tempat aksi bagi mahasiswa semata, tapi juga jadi tempat aksi bagi mahasiswa, buruh, tani, dan seluruh unsur-unsur rakyat,” ujar Mora saat ditemui dalam konsolidasi aksi #IndonesiaSadar di Pusgiwa UI, Depok, Senin (26/10/2026) malam.
Pertemuan itu menjadi wadah untuk menghimpun persoalan yang dirasakan masyarakat sekaligus menyusun strategi agar aksi berlangsung aman dan terbuka bagi siapa pun yang ingin berpartisipasi.
Bagi para penggagas, demonstrasi tidak cukup hanya diisi orasi dari atas mobil komando. Mereka ingin ruang aksi dapat dimanfaatkan secara kolektif tanpa terpusat pada figur atau kelompok tertentu.
“Kita akan merembukkan rencana-rencana bagaimana cara menjadikan titik aksi sebagai ruang untuk rakyat. Jadi dia tuh tidak terpusat dan tidak ada penokohan,” jelas dia.
Lima Isu Menjadi Dasar Tuntutan
Dalam konsolidasi tersebut, peserta juga membicarakan langkah lanjutan jika pemerintah tidak memberikan respons yang dianggap memadai.
BEM UI menyiapkan lima pokok tuntutan yang meliputi persoalan lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum dan tata kelola pemerintahan, serta hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi.
Namora mengingatkan, respons pemerintah setelah demonstrasi menjadi hal yang perlu dikawal. Menurut dia, jawaban yang sekadar bersifat formal belum tentu menyentuh persoalan yang disampaikan masyarakat.
“Kita menyadari bahwa setelah aksi terjadi, ada kemungkinan bahwa pemerintah hanya menjawab secara normatif dan tidak menyelesaikan masalah. Maka, apa yang harus dilakukan itu yang harus kita sepakati,” tutur dia.
Karena itu, konsolidasi tidak hanya diarahkan untuk mematangkan agenda demonstrasi, tetapi juga membahas kemungkinan aksi lanjutan.
Namora menyebut opsi pembangkangan sipil atau civil disobedience sebagai salah satu kemungkinan langkah apabila tuntutan mereka tidak memperoleh penyelesaian.
Kritik mahasiswa turut diarahkan pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang mendekati dua tahun masa kepemimpinan.
Namora menilai sejumlah janji kampanye, terutama mengenai penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, belum terpenuhi sebagaimana yang diharapkan.
Di sisi lain, kesiapan pengamanan aksi masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari kepolisian. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto, menyatakan pembahasan mengenai demonstrasi tersebut masih berlangsung.
“Mohon waktu, lagi dibahas,” ujar Budi melalui pesan singkat, Selasa.
Hingga berita ini disusun, belum ada keterangan lanjutan dari kepolisian mengenai skema pengamanan maupun kemungkinan rekayasa lalu lintas di sekitar Bundaran HI selama aksi berlangsung. (gd/mh)
Penulis : Achmad Suhalis
Editor : El Farhan
Sumber Berita: barubaruini.com
Komentar