BBI, JAKARTA | Dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diwarnai gelombang demonstrasi di sejumlah daerah, Selasa, 20 Oktober 2026.
Mahasiswa, aktivis lingkungan, pesepeda, hingga masyarakat sipil turun ke jalan membawa beragam kritik, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), mahalnya biaya hidup, hingga kebebasan sipil dan penegakan hukum.
Karhutla menjadi salah satu isu yang paling banyak disuarakan. Para demonstran mendesak pemerintah menetapkan kebakaran hutan sebagai bencana nasional, mengusut perusahaan yang diduga bertanggung jawab, serta menghentikan pembukaan hutan yang dinilai memperparah kerusakan lingkungan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Di Jakarta, aksi berlangsung di sejumlah titik, antara lain Bundaran Hotel Indonesia (HI), Tugu Tani, dan kawasan Patung Kuda. Sejak pagi, 11 aktivis Greenpeace membentangkan spanduk di atas Patung Selamat Datang, Bundaran HI, sekitar pukul 06.05 WIB.
Setelah aksi tersebut, para aktivis dibawa ke Polda Metro Jaya. Menjelang malam, enam orang di antaranya sempat belum diperbolehkan pulang.
Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD), Daniel Winatra, mempertanyakan dasar hukum penahanan tersebut.
“Saat ini, enam dari 11 orang yang tadi beraksi belum diperbolehkan pulang tanpa dasar hukum yang jelas,” ujar Daniel, dilansir barubaruini.com dari BBC News Kamis (22/10).
Dia menduga aparat tengah mencari kemungkinan pelanggaran hukum dalam aksi tersebut. Menurut Daniel, pihaknya bahkan sempat diminta menunggu proses pemeriksaan selama enam jam.
Para aktivis itu disebut menunggu Seksi Koordinasi dan Pengawasan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Korwas Reskrimsus) karena adanya dugaan sementara pelanggaran Undang-Undang Cagar Budaya.
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Reynold E.P. Hutagalung mengatakan pihaknya akan memeriksa rekaman CCTV di sejumlah titik dan meminta keterangan personel yang bertugas. Langkah tersebut dilakukan untuk mengetahui bagaimana para aktivis bisa mencapai bagian atas patung yang disebut sebagai cagar budaya.
Saat berita ini ditayangkan, keenam aktivis Greenpeace tersebut telah dilepaskan.
Pada sore hari, ratusan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil berkumpul di kawasan Tugu Tani. Mereka menyampaikan lima tuntutan utama, yakni penetapan karhutla sebagai bencana nasional, pembenahan kebijakan ekonomi, perlindungan hak asasi manusia dan demokrasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan.
Kekecewaan terhadap kondisi ekonomi juga mencuat dalam demonstrasi tersebut. Nazhira, peserta aksi dari BEM IPB, menilai kenaikan harga barang semakin membebani masyarakat.
“Sekarang terasa, untuk apa-apa harga barang naik semua. Sedikit-sedikit tapi lama-lama jadi bukit,” katanya.
Nazhira membandingkan daya beli saat masih duduk di kelas 11 SMA dengan kondisi sekarang. Menurut dia, uang Rp100 ribu yang dahulu cukup untuk berjalan-jalan, menonton film, serta membeli makanan dan minuman, kini terasa jauh lebih terbatas.
“Kalau sekarang uang itu paling untuk ongkos dan nonton saja. Beli makan dan minum tidak bisa,” katanya.
Sekitar pukul 18.00 WIB, sebagian massa menaiki tugu patung petani di kawasan Tugu Tani dan membentangkan spanduk berisi kritik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi tersebut disaksikan warga yang merekam kejadian menggunakan kamera ponsel, sementara teriakan “Revolusi! Revolusi!” terdengar dari kerumunan.
Di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, puluhan mahasiswa juga membawa spanduk bertuliskan “Rapor Merah 2 Tahun Tolak Rezim Fasis Prabowo-Gibran”. Mereka menuntut penanganan karhutla secara menyeluruh, termasuk penindakan terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab dan pemulihan kawasan terdampak.
Muamar, salah seorang peserta aksi, menilai dampak kebakaran hutan bertolak belakang dengan cita-cita pembangunan Indonesia menuju 2045.
“Kami hari ini membawa isu ini karhutla. 2045 Indonesia emas. Tapi anak-anak di Kalimantan bernapas susah,” kata Muamar.
“Kami, atas nama mahasiswa dan masyarakat Kalimantan, menyatakan Prabowo dan Gibran telah gagal menyelesaikan masalah ini,” katanya.
Persoalan serupa disuarakan Stenly Dambujai, aktivis mahasiswa asal Papua Selatan. Dia mengatakan kebakaran di sejumlah wilayah Merauke mengganggu kehidupan masyarakat adat yang bergantung pada alam untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut Stenly, dampak asap juga mengancam kesehatan warga, terutama perempuan dan anak-anak.
“Ini memang sangat mengganggu kesehatan, terutama ibu dan anak-anak, karena pernapasannya ISPA,” kata Stenly kepada wartawan Ikbal Asra.
Dia mendesak pemerintah daerah hingga pusat mempercepat penanganan, terutama di kawasan yang masih memiliki banyak titik kebakaran.
“Kami harap mungkin dalam beberapa bulan ke depan ini harus ada penanganan cepat dan juga lebih spesifik ke daerah-daerah yang hari ini titik-titik apinya masih sangat banyak,” ujarnya.
“Kami rasa harus ditingkatkan atau dinaikkan sebagai status bencana nasional,” timpalnya lebih h lanjut.
Stenly juga mempertanyakan prioritas pemerintah dalam menangani persoalan lingkungan di Papua.
“Apa yang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten buat? Apakah hanya soal Proyek Strategis Nasional?” kata Stenly.
Aliansi Mahasiswa Pemuda Peduli Lingkungan dan Hak Masyarakat Adat Papua turut mendesak penghentian dan evaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN). Mereka menilai sejumlah proyek berpotensi merusak lingkungan dan mengancam ruang hidup masyarakat adat, khususnya di Papua Selatan.
Penilaian tersebut menjadi bagian dari kritik kelompok mahasiswa terhadap arah pembangunan, sementara tuduhan terkait dampak proyek itu kerap dibantah pejabat pemerintah.
Para mahasiswa menyebut ekspansi perkebunan, pertambangan, pembangunan infrastruktur, serta proyek pangan dan energi menambah tekanan terhadap hutan Papua.
Mereka mengutip laporan Greenpeace yang menyebut pembukaan lahan untuk PSN di Papua Selatan mencapai sekitar 36.000 hektare, dengan deforestasi sekitar 19.900 hektare hingga Oktober 2025.
Gelombang protes juga terjadi di Yogyakarta. Sejak sekitar pukul 12.00 WIB, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi berkumpul di gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.
Peserta aksi berasal dari sejumlah kelompok, di antaranya Serikat Mahasiswa UGM, UII Bergerak, Aliansi UMY Bergerak, BEM Nusantara DIY, HMI Cabang Yogyakarta, dan Front Mahasiswa Nasional.
Troy Amirul Ahmad dari Keluarga Mahasiswa Universitas Islam Indonesia mengatakan sekitar seribu mahasiswa dari kampusnya turut mengikuti demonstrasi. Dia menyebut karhutla sebagai persoalan yang mendesak untuk ditangani pemerintah.
“Yang saat ini kami sedang sangat perhatikan adalah karhutla yang terjadi di berbagai titik di Indonesia,” katanya.
Kritik terhadap respons pemerintah juga disampaikan seorang orator dari UII yang mengaku berasal dari Sumatra dan terdampak karhutla.
“Saya orang Sumatra, dan terdampak karhutla. Tapi pemerintah pusat dan anggota dewan hanya ongkang-ongkang,” ujarnya.
Setelah menyampaikan orasi di gedung DPRD DIY, massa dari UII melanjutkan aksi ke kawasan Titik Nol Kilometer Yogyakarta.
Di Makassar, puluhan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar yang tergabung dalam Aliansi Muhammadiyah Satu menggelar demonstrasi di depan kantor Bina Marga Sulawesi Selatan, yang digunakan sebagai kantor sementara DPRD Sulsel.
Koordinator lapangan, Agung, mengatakan mereka datang untuk menyampaikan tuntutan terkait sejumlah persoalan, termasuk karhutla. Massa juga membakar dua ban bekas di depan gerbang perkantoran.
“Hari ini kami datang ke kantor sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan agar bisa menyampaikan tuntutan kami, kami menuntut usut tuntas dalang dibalik kebakaran hutan,” ucap Agung.
“Yang paling penting juga hentikan deforestasi dan pengalihan fungsi lahan, karena hal ini yang dapat memperparah kebakaran hutan,” katanya lagi.
Hingga pukul 16.40 WITA, massa masih bertahan di depan kantor tersebut sambil menunggu perwakilan anggota DPRD. Aksi serupa juga berlangsung di sejumlah titik lain di Makassar, termasuk di bawah flyover Pettarani, dengan membawa tagar #2tahuntidakpatuh.
Sementara itu, kritik terhadap pemerintah turut disampaikan melalui aksi bersepeda dari Bandung menuju Jakarta. Kelompok pesepeda menggelar gerakan bertajuk “Mengayuh ke Istana” setelah berkumpul di depan Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika, Kota Bandung.
Empat pesepeda dijadwalkan menempuh perjalanan ke Jakarta, sedangkan peserta lainnya mengiringi hingga perbatasan Kota Bandung dan Cimahi. Dalam perjalanan, mereka berencana bertemu dengan kelompok pesepeda lain di Purwakarta, Karawang, dan Bekasi.
Koordinator aksi, Kidung Saujana, mengatakan rombongan menargetkan tiba di Istana Negara pada Kamis, 22 Oktober 2026, untuk menyerahkan tuntutan kepada pemerintah.
“Yang pertama, yang pasti kami menuntut untuk ditetapkannya status bencana skala nasional,” ujar Kidung.
“Karena kebakaran bukan hanya terjadi di Kalimantan tapi juga di Sumatra, di Pulau Jawa, dan juga di Papua hari ini,” katanya.
Selain mendesak penetapan status bencana nasional, mereka meminta penegakan hukum terhadap kasus karhutla, termasuk pemeriksaan izin usaha perusahaan yang terbukti bersalah.
Mereka juga mengusulkan perubahan mekanisme penetapan status kawasan yang dinilai masih mengadopsi sistem peninggalan Belanda.
Tuntutan berikutnya adalah mempertahankan fungsi kawasan yang terbakar agar tidak dialihkan untuk kepentingan lain.
“Yang keempat, kami menuntut semua kawasan-kawasan yang terbakar itu tidak dialihkungsikan. Jika itu awalnya hutan lindung, itu tetap hutan lindung. Jika itu kawasan konservasi, itu tetap konservasi dan tidak dialihkan,” tegas Kidung.
Di Kota Bandung, ratusan mahasiswa dan warga sipil menggelar konvoi dari Jalan Asia Afrika menuju Teras Braga. Mereka membawa poster dan spanduk yang menyoroti beragam kebijakan, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), sistem perpajakan bagi kelompok kaya, hingga persoalan lingkungan.
Sejumlah poster bertuliskan “Indonesia dibakar bukan terbakar” dan “All eyes on karhutla” diangkat peserta aksi. Dedes, koordinator demonstrasi, mengatakan ekspansi perkebunan sawit menjadi salah satu persoalan yang mereka kritik.
“Kami juga membawa tuntutan tentang kebakaran hutan di Kalimantan. Kami merasa itu adalah dampak dari perluasan perkebunan sawit yang terus diperbolehkan oleh rezim Prabowo-Gibran untuk investasi dan korporasi asing,” kata Dedes.
Dalam 14 poin tuntutannya, massa meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional dan menindak perusahaan yang terlibat. Rida, seorang mahasiswi yang ikut berdemonstrasi, juga mengungkapkan keresahannya terhadap kondisi lingkungan.
“Seperti yang sudah kita alami saat ini, dari tahun pertama mereka menjabat hingga saat ini, keadaan Indonesia benar-benar kacau. Apalagi di Kalimantan, Sumatra, kebakaran di mana-mana. Itu semua dibakar hanya untuk sawit,” ucap Rida kepada jurnalis Yuli Saputra.
Kritik tidak hanya datang dari kalangan mahasiswa. Susan Angelika, ibu rumah tangga berusia 45 tahun, ikut turun ke jalan untuk memprotes kenaikan harga kebutuhan pokok, terbatasnya lapangan pekerjaan, serta pengelolaan sumber daya alam yang menurutnya lebih menguntungkan kelompok elite.
“Dua tahun yang seperti neraka, dua tahun yang penuh penderitaan, dua tahun yang terasa seperti dua abad. Harus berhenti sekarang dua tahun yang penuh penderitaan untuk semua,” kata Susan.
“Itu yang membuat Indonesia seperti neraka,” ujarnya.
Selain karhutla, peserta aksi di Bandung turut mendesak penghentian program MBG, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), dan proyek militer negara. Mereka juga menuntut penghentian monopoli serta perampasan tanah rakyat yang dikaitkan dengan program ketahanan pangan dan transisi energi.
Di Aceh, demonstrasi berlangsung di tengah kekecewaan mahasiswa terhadap penanganan bencana dan persoalan politik di daerah. Para pengunjuk rasa menilai pemerintah belum menyelesaikan sejumlah persoalan, termasuk dampak bencana Sumatra pada 2025 dan meluasnya karhutla.
Juru bicara aksi yang meminta identitasnya hanya ditulis dengan inisial H mengatakan pemerintah semestinya mengambil langkah lebih tegas dalam penanganan bencana.
“Seharusnya pemerintah menetapkan status bencana nasional, ini malah tidak melakukan, sehingga penanganan bencana tidak selesai sampai saat ini,” kata H.
Menurut dia, kekecewaan terhadap penanganan bencana juga berkaitan dengan munculnya pengibaran Bendera Bulan Bintang oleh sejumlah pihak di Aceh.
“Ini salah satu ekspresi dari perjuangan masyarakat Aceh yang masih kecewa dengan pemerintahan Prabowo-Gibran dan Gubernur Muzakkir Manaf – Zulfadli,” ujarnya.
Berdasarkan laporan wartawan Hidayatullah untuk BBC News Indonesia, sempat terjadi aksi saling dorong antara demonstran dan aparat ketika massa berusaha masuk ke kantor Gubernur Aceh. Sejumlah mahasiswa terlihat dipukul polisi.
Hingga sekitar pukul 16.50 WIB, kurang lebih 100 mahasiswa masih berupaya memasuki kantor pemerintah Aceh. Massa juga membakar ban di depan pintu masuk kantor tersebut.
Menanggapi berbagai kritik yang muncul pada momentum dua tahun pemerintahan, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyatakan pemerintah terus mengevaluasi sejumlah persoalan yang menjadi tuntutan demonstran.
Kepala Bakom RI Syahganda Nainggolan mengatakan pemerintah masih mengkaji berbagai pertimbangan terkait usulan penetapan karhutla sebagai bencana nasional. Menurut dia, keputusan tersebut mempertimbangkan dampak serta kemampuan pemerintah dalam menangani kebakaran.
“Pemerintah mengkaji terus baik buruknya menetapkan Karhutla sebagai bencana nasional. Selama pemerintah masih mampu menyelesaikan sendiri pemerintah belum berharap keterlibatan negara lain,” katanya, seperti dikutip Kompas.com, Selasa (20/10).
Syahganda menyebut pemerintah telah menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah korporasi yang melanggar ketentuan terkait karhutla. Pemerintah, lanjut dia, juga berupaya menjaga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan jarak jauh, serta mengurangi ketebalan asap di jalan-jalan.
Mengenai kondisi pasar modal, dia mengatakan pemerintah telah mengambil langkah terhadap pihak-pihak yang diduga melakukan kecurangan.
Kepolisian, menurut dia, juga berupaya memeriksa skandal terkait MSCI guna menjaga kepercayaan investor dan mencegah penurunan status bursa Indonesia ke level standalone.
Adapun mengenai kebebasan berpendapat, Bakom menyebut penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi. Namun, Syahganda mengatakan pemerintah tetap akan membatasi tindakan yang dianggap merusak kehidupan demokratis dan keharmonisan masyarakat.
“Pemerintah hanya membatasi perusak-perusak demokrasi yang menodai tata krama dan keharmonisan bangsa. Perusak demokrasi antara lain adalah kelompok kelompok yang bersembunyi di sosial media, misalnya, sambil melakukan kampanye negatif dan vulgar,” katanya.
Dalam persoalan pemberantasan korupsi, Syahganda menegaskan penegakan hukum di bawah kepemimpinan Prabowo akan berjalan secara objektif.
Dia menyebut Presiden telah mempersilakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memproses siapa pun di lingkungan pemerintah apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum atau korupsi.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, Syahganda mengatakan pemerintah menjalankan program Sekolah Rakyat bagi anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan serta pemeriksaan kesehatan gratis untuk masyarakat.
“Dalam sektor pendidikan Presiden memastikan anak anak terlantar harus bersekolah. Sehingga beliau membangun sekolah Rakyat di berbagai daerah. Demikian pulan sektor kesehatan, program cek up gratis lebih dari 100 juta penduduk,” tutur Syahganda.
Rentetan demonstrasi di berbagai kota tersebut memperlihatkan beragam persoalan yang menjadi perhatian publik pada tahun kedua pemerintahan Prabowo-Gibran.
Mulai dari krisis lingkungan, daya beli masyarakat, hingga ruang kebebasan sipil, para demonstran menuntut pemerintah menunjukkan hasil nyata melalui kebijakan dan penanganan masalah yang lebih terukur. (aq/mh)
Penulis : Hasan Lintang
Editor : El Farhan
Sumber Berita: barubaruini.com
Komentar