BBI, INTERNASIONAL | Gelombang demonstrasi yang mengguncang Prancis berubah menjadi krisis keamanan. Aksi menentang mahalnya biaya hidup itu meninggalkan kerusakan di sejumlah kota, mulai dari pertokoan yang dijarah, kendaraan yang dibakar, hingga gedung pemerintahan yang dilalap api.
Situasi pada Minggu pagi, 18 Oktober 2026, memperlihatkan dampak meluas dari bentrokan antara demonstran dan aparat. Kerusuhan tersebut menjadi babak baru dari rangkaian protes mahasiswa yang berlangsung selama beberapa pekan terakhir.
Besarnya mobilisasi massa terlihat dari perbedaan angka yang disampaikan dua pihak. Kementerian Dalam Negeri Prancis memperkirakan sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi. Sementara itu, serikat pekerja CGT mengklaim jumlah peserta mencapai 800.000 orang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketegangan meningkat ketika sebagian demonstran melemparkan benda-benda dan kembang api ke arah petugas. Polisi merespons dengan menembakkan gas air mata serta menggunakan meriam air untuk membubarkan massa.
Dampak bentrokan juga menyasar warga sipil. Di Saint-Etienne, wilayah selatan Prancis, seorang remaja laki-laki berusia 17 tahun kehilangan tangan kanannya setelah terkena granat pengendali massa.
Perdana Menteri Sebastien Lecornu menyampaikan kecaman atas tingkat kekerasan yang terjadi. Ia menilai besarnya eskalasi membuat jumlah korban berpotensi jauh lebih tinggi.
“Keajaiban kalau jumlah korban tidak lebih tinggi dari ini,” ujar Lecornu, Minggu (18/10).
Ia mengonfirmasi bahwa aparat telah menangkap 1.200 orang. Sebanyak 150 polisi juga dilaporkan mengalami luka-luka dalam rangkaian kerusuhan tersebut.
Kerusakan tidak berhenti setelah bentrokan dengan polisi. Kelompok pemuda bertopeng dilaporkan bergerak di sejumlah kawasan perkotaan, membakar kendaraan, merusak fasilitas umum, dan membobol toko yang telah tutup.
Wakil Wali Kota Paris, Emmanuel Gregoire mengatakan, sejumlah ruas jalan di ibu kota mengalami kerusakan parah. Mobil-mobil yang terparkir menjadi sasaran pembakaran, sedangkan pertokoan dijarah.
Laporan wartawan AFP di Paris menyebut sekelompok pemuda yang beranggotakan sekitar enam orang melakukan aksinya dengan mengenakan masker dan sarung tangan. Sebelum memecahkan kaca toko, mereka diduga memutus sambungan kamera pengawas untuk menghindari identifikasi.
Berbagai jenis usaha terdampak, mulai dari supermarket dan apotek hingga butik mewah, gerai pakaian, toko kacamata, kosmetik, serta elektronik.
Aksi serupa dilaporkan terjadi di Marseille, Nice, Nantes, Bordeaux, Limoges, Lille, Toulouse, dan Strasbourg. Sejumlah kantor pemerintahan daerah juga mengalami perusakan.
Di salah satu wilayah, sebuah balai kota berusia lebih dari 140 tahun dilaporkan mengalami kerusakan berat akibat kebakaran yang diduga sengaja dipicu oleh demonstran bertopeng, menurut pejabat tinggi setempat.
Sementara itu, di Marseille dan Lille, dua bangunan pemerintahan dilaporkan dibobol dan dirusak. Kompleks kepolisian di Bordeaux juga menjadi sasaran perusakan, sedangkan kantor pariwisata dibakar.
Rangkaian kejadian tersebut memperlihatkan bagaimana tuntutan ekonomi yang melibatkan ratusan ribu orang berkembang menjadi persoalan ketertiban umum dengan dampak luas terhadap fasilitas publik dan kegiatan usaha.
Presiden Emmanuel Macron menegaskan bahwa pelaku perusakan dan penjarahan akan menghadapi proses hukum. Pemerintah, menurut dia, tidak akan membiarkan aksi kekerasan berlalu tanpa konsekuensi.
“Mereka yang melakukan vandalisme, menyerang kantor administrasi atau tempat usaha, ataupun melakukan penjarahan bahkan di balai kota kita akan dituntut dan dihukum,” tegas Macron.
Pernyataan itu disampaikan ketika Prancis tengah menghadapi situasi politik yang sensitif. Pemilihan presiden untuk menentukan pengganti Macron dijadwalkan berlangsung pada April hingga Mei 2027, sekitar enam bulan setelah gelombang kerusuhan ini.
Kondisi tersebut membuat penanganan demonstrasi turut menjadi isu penting bagi para tokoh politik yang bersiap menghadapi kontestasi nasional.
Marine Le Pen, tokoh sayap kanan yang menjadi salah satu figur dalam persaingan politik Prancis, mengecam tindakan para perusuh. Ia berjanji melindungi masyarakat dari kekerasan kelompok sayap kiri ekstrem dan menuding partai yang dipimpin rivalnya, Jean-Luc Melenchon, memberikan legitimasi terhadap kekerasan.
Melenchon sendiri sebelumnya dikenal mendukung demonstrasi terkait biaya hidup dan aksi mahasiswa. Namun, ia meminta massa tidak terjerumus dalam tindakan anarkis.
Ia secara khusus mengimbau para demonstran menjauhi penjarahan. Menurut Melenchon, tindakan tersebut tidak sejalan dengan pendekatan perjuangan yang selama ini ia dorong.
Perbedaan sikap kedua tokoh itu menambah dimensi politik di tengah kerusuhan. Di satu sisi, pemerintah menghadapi tekanan untuk memulihkan keamanan. Di sisi lain, para kandidat berupaya menunjukkan posisi mereka terhadap tuntutan ekonomi, kebebasan demonstrasi, dan tindakan kekerasan.
Dengan kerusakan yang tersebar di berbagai kota serta ribuan orang terseret proses penindakan, tantangan pemerintah Prancis kini bukan hanya meredam kerusuhan, melainkan juga menangani persoalan sosial yang menjadi latar belakang gelombang protes tersebut. (sl/mh)
Penulis : Agus Mulyadi
Editor : El Farhan
Sumber Berita: barubaruini.com
Komentar