BBI, KOLOM | Bagi masyarakat Sumenep, nama MH Said Abdullah bukanlah figur biasa. Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI ini adalah patron politik dengan pengaruh yang menggurita di Madura.
Maka, ketika ia menginisiasi berdirinya Rumah Sakit Baghraf Health Care (RS BHC) di Jalan Lingkar Barat, Babbalan, publik melihatnya sebagai manifestasi kepedulian sang politisi kawakan untuk memajukan tanah kelahirannya.
BHC bukan sekadar rumah sakit, ia adalah simbol prestise, kemegahan, dan janji pelayanan kesehatan modern setara hotel berbintang milik “orang kuat” Madura.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Namun, pertengahan Oktober 2026 ini, kemegahan simbolis itu mendadak luruh. Di balik dinding mentereng BHC, sebuah tragedi kemanusiaan pecah dan langsung mengarah pada satu muara, sejauh mana nama besar Said Abdullah mampu menjamin keselamatan rakyat kecil yang memercayakan nyawanya di sana?
Kematian tragis Moh. Firman Ramadhani (22), pemuda asal Desa Lenteng Timur, menjadi lonceng peringatan keras bagi manajemen rumah sakit bentukan politisi PDI Perjuangan tersebut.
Kronologi yang diungkap keluarga begitu menyayat hati sekaligus janggal. Firman yang sempat dinyatakan membaik dan siap pulang pada Selasa (13/10/2026), justru kejang-kejang, mengeluarkan busa dari mulut, lalu meninggal dunia sesaat setelah menerima suntikan dari petugas medis pagi itu.
Insiden ini diperparah oleh hilangnya video protes keluarga dari media sosial, memicu kecurigaan publik akan adanya upaya pembungkaman menggunakan pengaruh kekuasaan.
Di sinilah letak relevansi nama Said Abdullah. Sebagai pemilik dan inisiator utama, ia tidak bisa memisahkan dirinya dari operasional BHC. Ketika rumah sakit ini menuai pujian, nama Said ikut melambung.
Sebaliknya, ketika ada dugaan malapraktik atau kelalaian fatal yang merenggut nyawa warga lokal, beban moral dan politik secara otomatis runtuh ke pundaknya.
Publik tidak hanya melihat dr. Tedjo Wahyu Putranto sebagai direktur, atau perawat yang menyuntik korban, publik melihat institusi ini sebagai representasi dari Said Abdullah itu sendiri.
Manajemen RS BHC memang telah menunjukkan iktikad baik dengan bertakziah, meminta maaf, dan memberikan santunan kepada keluarga Firman.
Namun, dalam hukum medis dan kemanusiaan, santunan finansial tidak bisa menukar akuntabilitas ilmiah. Yang dicari oleh keluarga korban dan masyarakat Sumenep saat ini adalah transparansi.
Apa isi suntikan itu? Mengapa reaksi tubuh pasien begitu fatal? Apakah ada pelanggaran SOP atau ketidakkompetenan tenaga medis?
Said Abdullah, yang selama berkarier di Jakarta dikenal vokal menyuarakan anggaran untuk kesejahteraan rakyat, kini menghadapi ujian nyata di halaman rumahnya sendiri.
Tragedi kematian Firman alias Deni menuntut sang politisi untuk tidak tinggal diam atau sekadar menyerahkan urusan ini pada urusan “manajemen internal”.
Jika Said Abdullah ingin menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat Madura yang telah membesarkan namanya, ia harus memastikan RS BHC membuka kasus ini secara terang-benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Kasus ini harus diusut secara hukum dan medis secara objektif. Tanpa adanya transparansi total, kemegahan RS BHC hanya akan dikenang sebagai menara gading yang indah di luar, namun menyimpan kerapuhan fatal di dalam yang mengorbankan rakyat kecil. (ef/mh)
Penulis : Tony F
Editor : El Farhan
Sumber Berita: barubaruini.com
Komentar